JA Social - шаблон joomla Joomla

Rabu, 11 22nd

Last updateKam, 28 Sep 2017 10am

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    *

    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Implikasi Hukum Pembatalan UU SDA Oleh MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Amar Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut MK juga menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, berlaku kembali.

 

Di samping itu di dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan dari UU SDA tidak memenuhi 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa.

Keenam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang dijadikan sebagai dasar MK untuk membatalkan UU SDA dan sejumlah PP sebagaimana disebutkan di atas adalah: (1) setiap pengusahaan atas air tidak boleh menggangu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; (2) negara harus memenuhi hak rakyat atas air, karena akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; (3) untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (4) air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara; (5) air merupakan sesuatu yang sangat mengusai hajat hidup orang banyak, maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; (6) apabila setelah semua pembatatasan tersebut sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kesediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.


Implikasi Hukum Pembatalan UU SDA

Pembatalan UU SDA dan sejumlah PP sebagaimana yang disebutkan di atas didasarkan pada 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Hal ini paling tidak membawa 2 (dua) implikasi hukum. Pertama; semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA dan PP yang telah dibatalkan tersebut (misalnya: Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah) secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksanaan dari Pasal 10 UU SDA, meskipun tidak dipertimbangkan MK dalam putusannya. Hal itu hanya semata karena PP tersebut dikeluarkan setelah MK mengakhiri sidangnya. PP tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.
Kedua; berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU SDA tetaplah harus diakui legalitasnya sampai berakhirnya masa berlakunya izin. Hal ini sejalan dengan asas penerapan hukum yang tidak boleh berlaku surut (retroaktif). Namun, dalam melakukan aktivitas itu tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, instansi/pejabat yang berwenang menerbitkan izin sudah seharusnya bersikap proaktif untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai izin yang telah diterbitkan yang secara mutatis mutandis disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.


Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh MK mungkin dimaksudkan adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum) yang dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum (rechtsverwarring). Namun, dalam putusan MK tersebut tidak terdapat pertimbangan hukum sebagai alasan atau dasar pemberlakuan kembali UU Pengairan. Pertanyaannya adalah apakah UU Pengairan memenuhi prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air dan cukup komprehensif untuk mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus yang (akan) timbul, sehingga cukup beralasan untuk diberlakukan kembali tanpa membuat suatu putusan yang bersifat transisional ?. Terutama yang terkait dengan organisasi/kelembagaan yang dibuat berdasarkan UU SDA dan turunannya. Dari aspek ini, nampaknya tidak ada jaminan pemberlakuan UU Pengairan dapat menghindari terjadinya kekosongan hukum dan kekacauan hukum.


Dengan kata lain, tidaklah ada jaminan bahwa dengan dibatalkannya UU SDA dan berbagai PP nya dan memberlakukan kembali UU Pengairan dengan serta merta pemanfaatan sumber daya air secara otomatis menjadi sesuai dengan spirit Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sesungguhnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU SDA dan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pengairan adalah memiliki substansi yang sama, yaitu menempatkan sumber daya air dikuasai oleh oleh negara yang pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembatalan oleh MK terhadap berbagai PP sebagai pelaksanaan dari UU SDA cukup memberikan bukti bahwa persoalannya bukan hanya bertumpu pada UU nya semata, tetapi juga PP nya. Oleh karena itu, berbagai peraturan pelaksanaan dari UU Pengairan, apabila tidak dikawal akan cukup krusial menimbulkan persoalan baru yang tidak kalah kompleksnya.


Satu hal yang jelas sebagai kelemahan dari putusan MK yang memberlakukan kembali UU Pengairan adalah terkait dengan sanksi hukum bagi setiap orang yang melakukan pengusahaan air dan/atau sumber-sumber air tanpa izin menurut Pasal 15 ayat (1) huruf b UU Pengairan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan menurut Pasal 94 ayat (3) huruf b UU SDA adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, sanksi hukum yang diatur dalam UU Pengairan sangat jauh lebih ringan daripada yang diatur dalam UU SDA. Bahkan, sanksi pidana menurut UU Pengairan, karena menggunakan frasa “dan/atau” menjadi dimungkinkan diterapkan secara alternatif. Sedangkan sanksi pidana menurut UU SDA adalah mengunakan kata “dan”, sehingga bersifat komulatif.

Penutup

Terlepas dari kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam putusan MK, tetaplah putusan MK bersifat final dan mengikat (final and binding) sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Pemberlakuan UU Pengairan untuk mengisi kekosongan hukum lebih “bijak” dipahami untuk sementara waktu (transitory law). UU Pengairan tidak cukup komprehensif untuk mengatur segala sesuai yang berkaitan dengan air. Oleh karena itu, Pembentuk UU harus segera membuat UU yang baru yang berkesesuaian dengan UUD 1945. Jika tidak, maka akan terus berputar ke MK, dan ini tentu akan merugikan kita semua sebagai bangsa. Semoga !


Oleh: Zairin Harahap (Dosen Fakultas Hukum UII)

Baca 1387 kali

BLH Kab. Gianyar

  • Jalan Astina Selatan
    Sebelah Taman Makam Pahlawan Gianyar
  • Tel: (0361)  943816
Anda disini: Home Informasi Artikel Implikasi Hukum Pembatalan UU SDA Oleh MK